Bupati Bojonegoro Sosialisasi Implementasi Program KPM dengan Cara Sambang Desa

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah saat beri sambutan dalam acara Sambang Desa di Desa Cangaan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/2). Foto: Dok. Pemkab Bojonegoro

Bupati Bojonegoro Anna Muawana bersama Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro, pada Rabu (12/2) malam berkegiatan Sambang Desa di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Pada kesempatan itu, Anna mengingatkan para petani akan pentingnya kepesertaan Kartu Petani Mandiri (KPM). Untuk itu Anna mengimbau kepada para petani yang belum tergabung ke dalam Kelompok Tani, segera bergabung atau membentuk kelompok tani baru. Tujuannya adalah agar nantinya dapat mengakses manfaat KPM.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth memberikan sambutan dalam acara Sambang Desa. Foto: Dok. Pemkab Bojonegoro

Sambang Desa di Desa Cangaan Kecamatan Kanor, mengambil tema 'Wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pemkab Bojonegoro', dengan sub-tema 'Implementasi Program KPM dan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan tahun 2020, di Kabupaten Bojonegoro'.

Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, kegiatan tersebut juga dihadiri para Asisten Setda Pemkab Bojonegoro, Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala OPD terkait, Forpimca Kanor, Kepala Desa se-Kecamatan Kanor, perwakilan kelompok tani di Kecamatan Kanor, warga masyarakat desa setempat dan tamu undangan lainnya.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah saat beri sambutan dalam acara Sambang Desa di Desa Cangaan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/2). Foto: Dok. Pemkab Bojonegoro

Sementara yang bertindak selaku narasumber yaitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth SP MM dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Drs Nur Sujito MM.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth SP MM, dalam paparannya menyampaikan bahwa, Kartu Petani Mandiri (KPM) merupakan program prioritas Pemkab Bojonegoro, yang ditujukan kepada petani, yang basisnya kepala keluarga (KK), yang mengelola lahan atau memiliki sawah tidak lebih dari 2 hektare.

Sementara untuk mendapatkan Kartu Petani Mandiri (KPM), persyaratannya harus bergabung menjadi anggota Kelompok Tani yang terdapat di wilayahnya. Hal itu penting karena KPM dan bantuan untuk petani akan disalurkan melalui kelompok tani.

"Sesuai regulasi yang ada, bantuan dana hibah sifatnya adalah untuk kelompok, instansi atau lembaga. Tidak boleh untuk perorangan" tuturnya.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah saat beri sambutan dalam acara Sambang Desa di Desa Cangaan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/2). Foto: Dok. Pemkab Bojonegoro

Sedangkan pengusulan untuk membentuk kelompok tani, dapat melalui petugas dinas pertanian yang ada di kecamatan masing-masing. Nantinya petugas lapangan dari Dinas Pertanian Bojonegoro akan mendampingi kelompok tani dalam memenuhi persyaratan untuk mengajukan bantuan kepada Pemkab Bojonegoro.

"Saya titip kepada ketua kelompok tani, silakan mengidentifikasi anggotanya untuk diusulkan mendapatkan Kartu Petani Mandiri agar nantinya dapat mengakses Program Petani Mandiri," kata Helmy.

Helmy juga menjelaskan bahwa Program Petani Mandiri (PPM) memiliki sejumlah manfaat, di antaranya para petani akan diberikan bantuan hibah berupa uang, untuk memenuhi kebutuhan pupuk maupun sarana dan pra sarana produksi (saprodi).

"Kemudian dengan memiliki KPM, para petani dapat mengakses asuransi usaha tapi padi (AUTP), di mana preminya dibayar oleh Pemkab Bojonegoro. Dan manakala ada petani yang gagal panen, maka akan mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi." kata Helmy Elisabeth.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Drs Nur Sujito MM, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada 2020, Pemkab Bojonegoro akan membangun infrastruktur di wilayah Kabupaten Bojonegoro berupa jalan poros kecamatan sepanjang 136 kilometer, dengan konstruksi rigid beton dan dan pekerjaan proyek besar yaitu pembangunan jembatan Kanor - Rengel (Kare), yang menghubungkan kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

"Selain itu ada pembangunan drainase di 23 titik, TPT ada 15 titik jembatan kecil kecil ada 11 dan jembatan sedang ada 1 di Desa Simbatan Kecamatan Kanor," kata Nur Sujito.

Menurut Nur Sujito, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Kanor pada 2020 sangatlah besar, yang mencapai Rp 117 miliar lebih, atau 10 pesen dari total anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro, yaitu berupa pembangunan jalan poros kecamatan sepanjang 12 kilometer dan pekerjaan pembangunan jembatan Kanor - Rengel (Kare).

"Tapi ya mohon maaf bapak ibu, nanti kemungkinan mulai bulan April 2020, selama pembangunan jalan tersebut akan sedikit terganggu selama kurang lebih 6 bulan," kata Nur Sujito.

Adapun pembangunan ruas jalan yang akan dikerjakan pada 2020 di wilayah Kecamatan Kanor yaitu ruas jalan Baureno - Simorejo dan ruas jalan Sumberrejo - Kanor serta rusa jalan Talun - Sumberwangi.

"Sementara untuk ruas jalan Medalem - Simorejo dan Simorejo - Semambung, atau sampai jembatan Kanor - Rengel, belum akan dibangun pada 2020, karena harus ngalah dengan aksesnya bangun jembatan. Inshaa Allah baru dibangun pada 2021," kata Nur Sujito.

Nur Sujito juga menyampaikan bahwa untuk pembangunan jembatan Kanor - Rengel sendiri, pada 2020 baru pada tahap pembangunan pondasi dasarnya saja.

"Karena sampai saat ini pembebasan tanahnya belum selesai. Mudah-mudahan bulan April 2020 pembebasan lahannya selesai dan mulai Juni 2020 pembangunannya sudah dapat dimulai." kata Nur Sujito.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah dalam sambutannya berharap agar para petani di Kabupaten Bojonegoro, dan khususnya di wilayah Kecamatan Kanor, agar benar-benar memanfaatkan program prioritas yang diluncurkan Pemkab Bojonegoro, yaitu Kartu Petani Mandiri (KPM).

Bupati menjelaskan bahwa salah satu manfaat bagi pemegang KPM adalah nantinya para petani melalui kelompok tani, akan mendapatkan bantuan pupuk dan saprodi, serta bantuan asuransi usaha tanaman padi (AUTP).

"Sekarang bapak ibu tidak usah membayar premi asuransi. Karena Pemkab Bojonegoro sudah membayar seluruh premi asuransi petani di Bojonegoro. Untuk itu saya berharap agar masyarakat benar-benar memanfaatkan program KPM tersebut. Bapak ibu hanya tinggal datang untuk mendaftarkan kepesertaannya agar bisa mendapatkan manfaat dari KPM." kata Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa manakala masih ada petani yang belum tergabung dalam kelompok tani, diharapkan untuk segera membentuk kelompok tani, dengan melengkapi persyaratannya, sehingga nantinya dapat menjadi peserta KPM dan dapat menerima bantuan. Demikian juga jika ada kelompok tani yang sudah tidak mengurusi anggotanya, para anggota bisa membentuk kelompok tani yang baru.

"Saya minta Pak Camat untuk segera melakukan pendataan dan segera menyelesaikan prosesnya." kata Bupati.

Selain paparan dan sambutan-sambutan, dalan kegiatan sambang desa tersebut juga dibuka sesi tanya jawab dari warga masyarakat kepada para narasumber yang hadir.

kumparanDipublikasikan 15.33, 13/02 • kumparanNEWS